BPR Sangat Diuntungkan oleh LPS

Setelah pemerintah menghilangkan blanket guarantee terhadap Simpanan nasabah di perbankan, pemerintah mendirikan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk menjamin simpanan nasabah di perbankan. Bukan hanya Simpanan nasabah di bank umum saja yang dijamin oleh LPS, Simpanan di Bank Perkreditan Rakyat (BPR) pun dijamin oleh LPS. “LPS bagi BPR semacam blanket guarantee (dijamin 100%).¬† Karena mayoritas penyimpan di BPR masih di bawah Rp100 juta. Karena itu, ini merupakan peluang BPR untuk bangkit dan menunjukan bahwa BPR layak dipilih oleh nasabah,”kata Krisna Wijaya. Lalu, apakah pemerintah terlambat memiliki LPS? Apakah jumlah Simpanan yang dijamin dapat dinaikkan sampai Rp500 juta? Berikut hasil wawancara A. Novian dari Majalah Media BPR dengan Krisna Wijaya, Kepala Ekspekutif LPS, di ruang kerjanya, awal Desember lalu, di Jakarta.

Dalam suatu system keuangan yang maju, ada pilar-pilar yang disebut jejaring pengaman sistem keuangan. Salah satu pilar jejaring pengaman keuangan itu adalah Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Indonesia  termasuk terlambat memiliki LPS (karena baru ada 22 September 2005). Kalau kami lihat kilas balik bagaimana fungsi karena tidak ada-nya LPS waktu krisis ekonomi 1997-1998 lalu, banyak nasabah tabungan yang dirugikan. Karena siapa yang mau membayar simpanannya yang dilarikan oleh pemilik bank, atau pemilik bank salah urus sehingga simpanannya tidak bisa kembali. Nah, kami hanya berandai-andai, jika waktu krisis itu ada LPS tentu akan lain ceritanya. Tetapi kami tidak boleh melihat ke belakang lagi. Kalau kami lihat dari situ pemerintah akhirnya membentuk juga jaminan pemerintah yang disebut blanket guarantee pada 1998, melalui Badan Pengawas Perbankan Nasional (BPPN). Akhirnya simpanan masyarakat semuanya dijamin oleh pemerintah. Karena BBPN bukan lembaga yang permanen, maka perlu dibentuk lembaga permanen. Sehingga pada waktu itu muncul kembali ide mendirikan LPS. Singkat cerita 2003 diusulkan untuk dibentuk LPS. Pada 2004 undang-undangnya disahkan oleh DPR. Lalu, 22 September 2005 LPS resmi berdiri. Setelah LPS berdiri, apa tujuan LPS ini? Sebagai jejaring pengamanan.

Di dalam UU LPS No. 24 disebutkan tugasnya adalah pertama, melaksanakan penjaminan simpanan. Kedua, secara aktif menjaga stabilitas perbankan. Terkadang masyarakat tahunya bahwa LPS hanya asuransi simpanan saja. Tetapi sebenarnya kami turut aktif menjaga stabilitas perbankan ini merupakan suatu tanggung jawab yang sangat menantang. Karena untuk menjaga stabilitas perbankan ini bisa dari A sampai Z. Oleh karena itu, setiap kebijakan LPS selain menlindungi nasabah penyimpan, juga secara tidak langsung memikirkan bagaimana bank itu tetap berjalan dan berusaha dengan baik. Supaya tetap stabil dengan berbagai kebijakan, antara lain suku kebijakan bunga dan kebijakan penjaminan termasuk bagian dari jejaring pengaman yang membuat stabilitas perbankan. Hal lain yang juga jarang diketahui masyarakat bahwa LPS berfungsi seperti BPPN, yaitu menyelamatkan bank-bank yang boleh atau memenuhi syarat untuk diselamatkan. Di dalam UU, jika ada bank sistemik akan diselamatkan oleh LPS. Jadi, peran LPS seperti BPPN. Banknya diambil alih dahulu, dibereskan dan disehatkan, setelah sehat dilepas kembali. Mudah-mudahan pada periode saya tidak terjadi. Tetapi, kalau terjadi, maka kalau ada krisis perbankan secara sistem, ada jejaring pengaman untuk nasabah yaitu penjaminan simpanan dan untuk banknya yaitu melakukan resolusi (penyelesaian bank-bank yang mengalami masalah)

 

Sumber : www.lps.go.id

Scroll to Top

Tabel Simulasi Setoran Tabungan

Jumlah Setoran 100.000 200.000 300.000 300.000 400.000
12 Bulan
1.222.246
2.444.493
3.666.739
4.888.985
6.111.231
24 Bulan
2.494.289
4.988.578
7.482.866
9.977.155
12.471.444
36 Bulan
3.818.156
7.636.312
11.454.469
15.272.625
19.090.781
48 Bulan
5.195.960
10.391.920
15.587.880
20.783.840
25.979.800
60 Bulan
6.629.898
13.259.796
19.889.693
26.519.591
33.149.489
Jumlah Setoran 600.000 700.000 800.000 900.000 1.000.000
12 Bulan
7.333.478
8.555.724
9.777.970
11.000.217
12.222.463
24 Bulan
14.965.733
17.460.021
19.954.310
22.448.599
24.942.888
36 Bulan
22.908.937
26.727.094
30.545.250
34.363.406
38.181.562
48 Bulan
31.175.761
36.371.721
41.567.681
46.763.641
51.959.601
60 Bulan
39.779.387
46.409.285
53.039.183
59.669.080
66.298.978

Syarat & Ketentuan

Seluruh data yang diberikan dalam e-form kredit kolektif ini adalah benar dan saya menyatakan setuju dengan hal-hal sebagai berikut :

  • Seluruh keterangan yang diberikan dalam form aplikasi ini adalah benar.
  • Copy dokumen yang diberikan adalah sesuai dengan asli dokumen yang ada.
  • Memberikan kuasa kepada pihak bank, untuk memeriksa/mencari informasi/mengkonfirmasi kepada pihak ketiga.
  • Menyetujui pihak bank untuk memberikan data dan/atau informasi pribadi saya kepada pihak ketiga (Notaris, Asuransi, dan pihak terkait lainnya) guna kepentingan pengikatan fasilitas kredit yang diberikan.
  • Bersedia untuk dilakukan pengecekan data fasilitas pinjaman melalui Sistem Informasi Debitur (iDeb).
  • Bersedia agar seluruh fasilitas pinjaman dilaporkan ke OJK melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2107 tentang Pelaporan & Permintaan Informasi Debitur melalui SLIK.

Syarat & Ketentuan

Seluruh data yang diberikan dalam e-form kredit ini adalah benar dan saya menyatakan setuju dengan hal-hal sebagai berikut :

  • Seluruh keterangan yang diberikan dalam form aplikasi ini adalah benar.
  • Copy dokumen yang diberikan adalah sesuai dengan asli dokumen yang ada.
  • Memberikan kuasa kepada pihak bank, untuk memeriksa/mencari informasi/mengkonfirmasi kepada pihak ketiga.
  • Menyetujui pihak bank untuk memberikan data dan/atau informasi pribadi saya kepada pihak ketiga (Notaris, Asuransi, dan pihak terkait lainnya) guna kepentingan pengikatan fasilitas kredit yang diberikan.
  • Bersedia untuk dilakukan pengecekan data fasilitas pinjaman melalui Sistem Informasi Debitur (iDeb).
  • Bersedia agar seluruh fasilitas pinjaman dilaporkan ke OJK melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2107 tentang Pelaporan & Permintaan Informasi Debitur melalui SLIK.